Revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025 di tengah gelombang aksi #IndonesiaGelap, yang mendapat penolakan luas dari gerakan masyarakat sipil, merupakan langkah mundur dalam sejarah demokrasi Indonesia. Undang-undang ini melegalkan kembali praktik Dwifungsi ABRI secara struktural dan permanen di era pemerintahan Prabowo Subianto. Secara prinsipil, tidak ada mekanisme...